Penguatan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berangkat dari hal tersebut, Yayasan Jenewa Madani Indonesia bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Penguatan dan Integrasi Intervensi Gizi Anak Sekolah di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2026 pada 3 Juli 2026 di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
Rapat diawali dengan pengantar dari Nutrition Manager Yayasan Jenewa Madani Indonesia, Ibu Shafa Syahrani, yang menjelaskan bahwa kehadiran Yayasan Jenewa Madani Indonesia di Kabupaten Biak Numfor sebagai Implementing Partner UNICEF dengan dukungan Pemerintah Jepang bertujuan memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui berbagai intervensi gizi di lingkungan sekolah. Ia menegaskan bahwa organisasi hadir sebagai mitra pemerintah daerah untuk memperkuat program yang telah berjalan, bukan menambah beban pelaksanaan di tingkat daerah.
Dalam sambutannya, Shafa juga menyampaikan harapan agar rapat koordinasi ini mampu memperkuat sinergi antara Dinas Kesehatan, puskesmas, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan berbagai layanan kesehatan sekolah, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), distribusi obat cacing, pemantauan pertumbuhan, hingga layanan gizi lainnya sebagai bagian dari implementasi Program MBG.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Bapak Daud Duwiri, SKM., M.Kes., yang menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari Program Strategis Nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Kita perlu memastikan bahwa seluruh program kesehatan sekolah tidak berjalan sendiri-sendiri. Melalui koordinasi lintas bidang dan dukungan mitra pembangunan, berbagai intervensi seperti Cek Kesehatan Gratis, pelayanan gizi, BIAS, hingga pembinaan kantin sehat dapat saling terintegrasi sehingga memberikan manfaat yang lebih optimal bagi anak-anak sekolah di Kabupaten Biak Numfor,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Daud Duwiri, SKM., M.Kes.
Beliau juga mendorong agar hasil rapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan, termasuk penyusunan Surat Edaran Dinas Kesehatan kepada seluruh puskesmas sebagai dasar pelaksanaan berbagai intervensi kesehatan sekolah secara terintegrasi.
Pada sesi pemaparan materi, Yayasan Jenewa Madani Indonesia menyampaikan perkembangan implementasi Program Papua GENIUS yang terintegrasi dengan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Biak Numfor. Paparan tersebut mencakup capaian program, wilayah intervensi, serta strategi penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung peningkatan status gizi dan kesehatan anak sekolah.
Diskusi menunjukkan bahwa puskesmas memiliki peran penting dalam pelaksanaan berbagai intervensi, mulai dari pemantauan pertumbuhan peserta didik, pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), supervisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pendampingan sekolah. Meskipun pelaksanaan CKG telah berjalan di seluruh puskesmas, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan jaringan internet, proses penginputan data pada aplikasi SATUSEHAT yang belum optimal, peserta didik yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta belum meratanya ketersediaan alat pemeriksaan kesehatan.
Selain membahas pelaksanaan CKG, rapat juga membahas berbagai program kesehatan sekolah lainnya, di antaranya Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), skrining kesehatan bagi penjamah makanan di SPPG, penguatan Kantin Sehat, distribusi obat cacing, peningkatan capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta pengembangan kebun gizi di sekolah. Materi pelatihan Kantin Sehat yang telah dikembangkan akan didistribusikan kepada puskesmas sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan sekolah binaan.
Pada sesi diskusi, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Rachmat Perlindungan, SKM, menekankan pentingnya memperkuat peran puskesmas sebagai ujung tombak intervensi kesehatan sekolah melalui pelaksanaan CKG, supervisi SPPG, dan surveilans kesehatan. Instrumen Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) yang telah tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masing-masing bidang program sesuai kewenangannya dalam melakukan pembinaan keamanan pangan.
Bidang Gizi menyampaikan komitmennya untuk mendukung supervisi SPPG secara bertahap mulai tahun 2026 dengan melibatkan lintas bidang pada tahun berikutnya. Selain itu, materi pelatihan Kantin Sehat yang telah disusun dinilai mudah dipahami dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembinaan bagi puskesmas. Dalam diskusi juga muncul usulan agar edukasi mengenai jajanan sehat tidak hanya menyasar sekolah, tetapi juga para pedagang di sekitar lingkungan sekolah sehingga tercipta lingkungan pangan yang lebih sehat bagi peserta didik.
Yayasan Jenewa Madani Indonesia turut menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung implementasi program melalui fasilitasi sarana cuci tangan di sekolah intervensi, pendampingan supervisi SPPG menggunakan instrumen HACCP, penguatan sistem rujukan kasus gizi kurang, dukungan terhadap pelaksanaan BIAS, serta peningkatan kapasitas guru dan pengelola kantin, khususnya di sekolah yang belum memiliki Kantin Sehat.
Berbagai tantangan yang masih dihadapi turut menjadi perhatian dalam rapat ini, antara lain keterbatasan bahan medis habis pakai (BMHP) untuk pelaksanaan CKG, kendala pelaporan pada aplikasi SATUSEHAT, belum lengkapnya data NIK peserta didik, rendahnya cakupan Kantin Sehat di sekolah, belum tersedianya anggaran khusus untuk pengembangannya, serta perlunya penguatan pemeriksaan laboratorium dalam mendukung program pemberian obat cacing.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor bersama Yayasan Jenewa Madani Indonesia sepakat memperkuat koordinasi lintas program melalui penyusunan Surat Edaran yang akan menjadi pedoman bagi seluruh puskesmas dalam pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis, pelayanan gizi sekolah, pemberian obat cacing, supervisi SPPG, BIAS, pemantauan pertumbuhan, dan pembinaan Kantin Sehat. Selain itu, kedua pihak juga akan memperkuat pendampingan pelaksanaan CKG, mendorong koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penyelesaian data NIK peserta didik, memperluas pemanfaatan instrumen HACCP sebagai standar supervisi SPPG, serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor guna mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Biak Numfor.
“Melalui pertemuan ini kami menjadi lebih memahami bagaimana pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis, supervisi SPPG, pelayanan gizi, dan pembinaan kantin sehat dapat dilaksanakan secara terpadu di wilayah kerja puskesmas. Harapannya, koordinasi seperti ini terus dilakukan agar implementasi di lapangan semakin efektif,” ungkap salah satu peserta.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh intervensi kesehatan dan gizi anak sekolah dapat berjalan secara lebih terintegrasi, sehingga mampu mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang sehat dan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Biak Numfor.