Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di wilayah kepulauan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah desa, hingga masyarakat. Untuk mendukung upaya tersebut, PSD Japan bersama Jenewa Institute bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan rangkaian workshop di Kabupaten Kepulauan Selayar yang melibatkan rumah sakit, puskesmas, dan pemerintah desa. Kegiatan ini dimulai dari tanggal 24 Oktober – 5 November 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Sakit Pratama Jampea, Puskesmas Lowa, Puskesmas Ujung Jampea, Puskesmas Benteng Jampea, serta tiga desa, yaitu Desa Bontomalling, Teluk Kampe, dan Appatanah. Rangkaian workshop dibagi menjadi dua tahap yang saling berkaitan, yaitu identifikasi permasalahan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penyusunan solusi dan rencana kegiatan untuk menjawab permasalahan tersebut.

Workshop pertama berfokus pada identifikasi berbagai masalah, kendala, tantangan, dan harapan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pada tingkat rumah sakit dan puskesmas, kegiatan melibatkan tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk berbagi pengalaman dan mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil dan masyarakat.
Sementara itu, di tingkat desa, diskusi melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader Posyandu, dan bidan desa. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai kondisi pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk hambatan yang dialami masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan kesehatan.

Selain diskusi kelompok, kegiatan di tingkat desa juga dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada ibu hamil dan sandro atau dukun beranak. Wawancara dengan ibu hamil dilakukan untuk menggali pengalaman serta kepuasan mereka terhadap pelayanan dan kegiatan kelas ibu hamil. Sementara itu, wawancara dengan sandro bertujuan memahami peran mereka dalam mendampingi ibu selama masa kehamilan dan persalinan, termasuk hubungan dan koordinasi yang terjalin dengan bidan maupun tenaga kesehatan.
Melalui proses ini, berbagai pengalaman dan sudut pandang dari tenaga kesehatan maupun masyarakat dapat dihimpun sebagai bahan untuk memahami kondisi pelayanan kesehatan ibu dan anak di masing-masing wilayah.
Setelah berbagai permasalahan teridentifikasi pada workshop pertama, kegiatan dilanjutkan dengan workshop kedua yang berfokus pada penyusunan solusi dan rencana kegiatan. Pada tahap ini, peserta kembali berdiskusi untuk menentukan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menjawab berbagai kendala yang telah ditemukan sebelumnya.
Berbagai ide, pengalaman, dan masukan dari peserta menjadi dasar dalam merancang kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Proses ini juga memberikan ruang bagi tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan di tingkat desa untuk bersama-sama menentukan langkah perbaikan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Melalui rangkaian workshop ini, diharapkan tersusun rencana kegiatan yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Hasil identifikasi dan diskusi yang dilakukan juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi rumah sakit, puskesmas, dan pemerintah desa dalam mengembangkan upaya perbaikan pelayanan, sehingga ibu hamil dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kolaborasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang lebih responsif, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan akses pelayanan kesehatan tersendiri.
