Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang menempati urutan ke empat tertinggi prevalensi stunting di Indonesia. Pada tahun 2020, sudah ditetapkan 11 kabupaten yang akan menjadi daerah lokus penurunan stunting. Dua kabupaten yakni Enrekang dan Bone, telah ditetapkan menjadi daerah lokus untuk tahun 2019, sedangkan 9 kabupaten lainnya merupakan kabupaten tambahan untuk tahun 2020. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dari tingkat nasional sampai tingkat desa.
Penyebaran prevalensi stunting di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulsel kurang begitu baik. Berdasarkan data Riskesdas 2018, masih ada 10 kabupaten yang memiliki prevalensi di atas 40% atau digambarkan dengan daerah warnah hitam. Disamping itu terdapat 10 kabupaten yang berada di antara 30-40% atau digambarkan dengan daerah warna merah. Sisanya adalah 4 kabupaten/kota yang memiliki prevalensi di bawah 30% atau warna kuning. Tidak ada satupun kabupaten/kota yang berwarna hijau atau mempunyai prevalensi di bawah 20%. Sangat diharapkan kondisi ini akan menjadi pendorong yang sangat kuat kepada semua pengambil kebijakan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk bekerja keras dalam mencegah dan menurunkan stunting.
Pencegahan stunting memerlukan intervensi gizi yang terpadu, selama ini pemerintah telah menetapkan dua bentuk intervensi, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif namun dalam pelaksanaannya di lapangan, belum terpadu atau terintegrasi dengan SKPD atau stakeholder yang lain, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perlindungan anak dan Bappeda. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu antar lintas sektor untuk menyasar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi dan tumbuh kembang anak, serta pencegahan stunting.
Oleh karena itu, Jenewa bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang didukung oleh UNICEF mengadakan talkshow aksi konvergensi stunting untuk memotivasi penggiat gizi agar terus bergerak dalam penurunan kasus stunting.
Kegiatan ini ditayangkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2020 pukul 07.00 – 08.00 WITA melalui Sapa Sulsel Kompas TV. Adapun yang menjadi narasumber yaitu Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr, kemudian Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dr. H. Muhammad Ichsan Mustari, M.H.M serta Ibu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Hj. Andi Ritamariani, MPd.
Berdasarkan tayangan tersebut bahwa Gubernur mendukung secara penuh upaya dalam mencegah dan menurunkan angka kejadian stunting serta berharap adanya peran dan kolaborasi lintas sektor dalam menangani masalah ini. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel juga menyampaikan bahwa telah dilakukan upaya yang maksimal oleh jajarannya hingga kebawah dalam penanganan ini, salah satunya inovasi program Gammara’NA yang berjalan di daerah lokus stunting. Sedangkan Kepala BKKBN Perwakilan Sulsel sendiri menyampaikan perannya sebagai mitra yang ikut fokus juga terlibat dalam masalah ini dengan memberdayakan penyuluh dan kader-kadernya di lapangan dalam program bina keluarga balita dan program-program lainnya.
Harapannya kedepan bahwa setiap lintas sektor khususnya Dinas Kesehatan diharapkan dapat menelaah, menindaklanjuti dan mengevaluasi program pencegahan dan penanganan stunting di Sulawesi Selatan. Bappelitbangda juga diharapkan berperan menindaklanjuti untuk mendorong konvergensi atau kerjasama lintas instansi di pemerintahan.
