Kepulauan Selayar — Kegiatan Technical Working Group (TWG) Ke-2 Proyek Peningkatan Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Kesehatan Ibu dan Persalinan melalui Telemedicine di Pulau-Pulau Terpencil di Indonesia Timur dilaksanakan secara hybrid dengan pertemuan luring di Aula RSUD KH. Hayyung, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan secara daring melalui Zoom.

Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, di antaranya Tim Proyek PSD Japan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, RSUD KH. Hayyung, RS Pratama, Puskesmas Lowa, Puskesmas Benteng Jampea, Puskesmas Ujung Jampea, serta perwakilan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan tenaga kesehatan terkait, termasuk dokter umum dan bidan koordinator.

Pemanfaatan telemedicine menjadi salah satu pendekatan yang dikembangkan untuk menjembatani tantangan tersebut. Melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan jejaring antar fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan di wilayah kepulauan dapat memperoleh dukungan dari tenaga spesialistik serta memperkuat proses pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan ibu.

TWG Ke-2 merupakan bagian dari proses koordinasi dan penguatan implementasi proyek yang telah dimulai melalui TWG pertama pada Mei 2026. Jika pertemuan sebelumnya memberikan dasar mengenai arah proyek, TWG Ke-2 difokuskan pada penyelarasan dan penyepakatan indikator yang akan digunakan untuk melihat kemajuan proyek, khususnya pada Output 1: peningkatan kualitas dan pelayanan medis.

Diskusi diarahkan pada bagaimana intervensi yang dilakukan dapat berkontribusi terhadap peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu secara nyata. Beberapa indikator utama yang dibahas meliputi:

• Antenatal Care (ANC) minimal 6 kali selama kehamilan;
• Postnatal Care (PNC) dalam 48 jam pertama setelah persalinan;
• persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan; dan
• persalinan yang berlangsung di fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain indikator pelayanan, peserta juga membahas pentingnya pengukuran kepuasan pasien sebagai bagian dari upaya memahami pengalaman masyarakat dalam menerima layanan kesehatan.

Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa keberhasilan proyek tidak hanya dilihat dari jumlah layanan yang diberikan, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan pengalaman penerima manfaat.

Salah satu pembahasan utama dalam TWG adalah penguatan Postnatal Care (PNC) sebagai bagian dari kesinambungan pelayanan kesehatan ibu dan bayi setelah persalinan.

Peserta mendiskusikan pembagian kunjungan KF1–KF4, lokasi pelaksanaan pelayanan, pembagian peran tenaga kesehatan, serta mekanisme pencatatan dan pelaporan. Pembahasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pelayanan di wilayah kepulauan dan kebutuhan untuk memastikan ibu tetap mendapatkan pemantauan setelah melahirkan.

Dalam diskusi juga diidentifikasi tantangan terkait pencatatan pelayanan, termasuk penggunaan Buku KIA yang masih disimpan di Posyandu. Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan pencatatan pelayanan yang diterima ibu secara berkelanjutan.

Sebagai salah satu alternatif penguatan pencatatan, dibahas pentingnya memastikan Buku KIA berada pada masing-masing ibu, sehingga dapat dibawa ketika mengakses layanan kesehatan dan menjadi sumber informasi yang mendukung kesinambungan pelayanan.

Pelayanan PNC dalam 48 jam pertama setelah persalinan kemudian disepakati sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan proyek. Penguatan pelayanan pada periode ini diharapkan dapat mendukung deteksi dini masalah kesehatan ibu dan bayi serta memastikan tindak lanjut pelayanan dapat dilakukan secara tepat waktu.

Implementasi proyek juga membutuhkan lokasi pilot yang mampu merepresentasikan kondisi dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. Oleh karena itu, pemilihan desa pilot tidak hanya didasarkan pada lokasi geografis, tetapi mempertimbangkan kondisi dan kesiapan lokal.

Empat kriteria utama yang digunakan dalam proses penentuan desa pilot meliputi:

akses wilayah, ketersediaan Pustu, jumlah kunjungan KIA, serta dukungan pemerintah desa dan kader.

Berdasarkan hasil pembahasan, Puskesmas Lowa menetapkan Desa Appatanah sebagai salah satu desa lokus pilot. Sementara itu, Puskesmas Benteng Jampea dan Puskesmas Ujung Jampea masih melakukan konfirmasi untuk menentukan desa pilot yang memenuhi kriteria yang telah disepakati.

Pendekatan berbasis konteks lokal ini diharapkan dapat membantu memastikan bahwa implementasi proyek sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kapasitas layanan yang tersedia di masing-masing wilayah.

Pelaksanaan TWG Ke-2 menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas tingkat dalam memperkuat layanan kesehatan ibu di wilayah kepulauan. Fasilitas kesehatan tingkat lokal, rumah sakit rujukan, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan mitra pembangunan memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun sistem layanan yang lebih terhubung.

Melalui telemedicine, proyek ini diarahkan untuk memperkuat hubungan antara tenaga kesehatan di wilayah kepulauan dengan layanan spesialistik, sehingga keterbatasan geografis dapat diatasi melalui dukungan teknologi dan jejaring pelayanan.

Namun, teknologi bukan satu-satunya komponen penting. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan, pencatatan dan pelaporan, serta keterlibatan pemerintah dan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun layanan yang berkelanjutan.

TWG Ke-2 menghasilkan sejumlah kesepakatan dan tindak lanjut yang akan menjadi dasar pelaksanaan tahap berikutnya. Tindak lanjut tersebut mencakup finalisasi indikator PNC, pembagian peran tenaga kesehatan, penguatan sistem pencatatan dan pelaporan, pengumpulan data indikator proyek, serta penetapan desa pilot di wilayah kerja Puskesmas Benteng Jampea dan Puskesmas Ujung Jampea.

Selain itu, Study Tour kloter pertama direncanakan pada November 2026 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan proyek untuk mendukung pembelajaran dan penguatan kapasitas para pihak yang terlibat.

Bagi proyek ini, TWG bukan sekadar forum koordinasi, tetapi menjadi ruang untuk memastikan bahwa setiap intervensi dibangun berdasarkan kondisi lapangan, kebutuhan tenaga kesehatan, serta kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat.